Banner disway

Pemprov Bengkulu Dorong Rumah Sakit Bergerak di Enggano Naik Status

Pemprov Bengkulu Dorong Rumah Sakit Bergerak di Enggano  Naik Status

Pemprov Bengkulu Dorong Rumah Sakit Bergerak di Enggano Naik Status-Windi Junius/Ist-Radar Bengkulu

radarbengkuluonline.id  – Terletak di ujung barat daya Provinsi Bengkulu, Pulau Enggano selama ini dikenal sebagai daerah terluar yang kerap tertinggal dari segi infrastruktur, termasuk layanan kesehatan.

Namun, secercah harapan kini menyapa masyarakat Enggano setelah Wakil Gubernur Bengkulu Ir. H. Mian meninjau langsung Rumah Sakit Bergerak (RSB) yang terletak di Desa Malakoni, Kecamatan Enggano, Rabu (9/7).

BACA JUGA:Tingkatkan PAD, DPRD Provinsi Bengkulu Buka Peluang Objek Pajak Baru

 

Dalam kunjungan tersebut, Wagub menyampaikan komitmen Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan dirinya untuk mendorong peningkatan status RSB menjadi Rumah Sakit Pratama atau RS Tipe D.

“Kami menilai pelayanan kesehatan di Enggano harus naik kelas. Rumah sakit ini perlu ditingkatkan statusnya menjadi RS Pratama. Tapi tentu perlu dukungan dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara. Karena, secara administratif Enggano berada di bawah kewenangan mereka,” ujar Mian.

BACA JUGA:Peringkat Empat, Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Bengkulu Gelar Rembuk Merah Putih

 

Usulan peningkatan status rumah sakit ini bukan tanpa alasan. Kondisi geografis Enggano yang terisolasi kerap menyulitkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan. Jika harus dirujuk ke rumah sakit rujukan di daratan Sumatera, masyarakat harus menempuh perjalanan panjang dan biaya tinggi.

“Inilah yang mendasari kenapa kita butuh RS Pratama. Kalau bisa ditangani di sini, kenapa harus ke daratan?” tegas Mian.

BACA JUGA:5 Tsk Dugaan Korupsi Pejalan Dinas di Setwan DPRD Provinsi Bengkulu Ditahan


Wagub Bengkulu foto bersama saat berada di Rumah Sakit Bergerak di Enggano -Windi Junius/Ist-Radar Bengkulu

 

Ia menyampaikan bahwa langkah awal yang akan dilakukan adalah memastikan ketersediaan lahan sebagai prasyarat pembangunan fisik. Pemerintah provinsi akan membantu, tetapi tetap harus ada sinergi lintas pemerintahan.

Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News

Sumber:

Berita Terkait