Belanja Pegawai Pemprov Disorot DPRD Provinsi Bengkulu

Ia menambahkan, kebijakan pengendalian belanja pegawai memang tidak populer bagi kalangan aparatur. Namun, menurutnya, langkah tersebut adalah bagian dari tanggung jawab moral pemerintah daerah.

BACA JUGA:Kejar Target 8 Persen, Provinsi Bengkulu Bentuk Tim Percepatan Ekonomi

 

“Kebijakan ini memang tidak populis bagi pegawai, tapi mau tidak mau harus diambil demi kepentingan rakyat,” pungkas Edward.

Sorotan terhadap belanja pegawai bukan hal baru. Sejumlah daerah di Indonesia menghadapi dilema serupa: menjaga keseimbangan antara meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan memastikan anggaran pembangunan tidak tergerus.

BACA JUGA:Provinsi Bengkulu Buka Lelang Jabatan Eselon II, Ada 19 Kursi Kosong Menanti Pejabat Berkualitas

 

Bengkulu, dengan keterbatasan fiskal, dituntut untuk lebih cermat. Apalagi, dalam tiga tahun ke depan, kewajiban menekan belanja pegawai maksimal 30 persen tidak bisa ditawar. 

 

 

Sumber: