Kabupaten Kaur Raih Peringkat Pertama Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik

BACA JUGA:Korban Tersangkut di Palung Sungai Sambat, Tim Gabungan BPBD Kaur Berhasil Menemukan Korban Hanyut

 

Terkait pencegahan Maladministrasi ini Ombudsman memiliki program atau kegiatan. Yaitu, penilaian kepatuhan penyelenggara Pelayanan Publik yang dilakukan seluruh instansi. Baik itu Provinsi, Kabupaten/Kota dan juga termasuk instansi vertikal.

"Untuk Pemerintah Kabupaten Kaur tahun 2022 dan 2023 terus berada diperingkat satu terkait penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik," jelas Jaka

 BACA JUGA: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang TPS 1 Sukamenanti Ditolak KPU Kaur

 

Jaka Andika menambahkan, terkait apa saja yang menjadi objek nilai pada waktu dilakukan, pertama akan dilihat dari sisi ketersediaan standar pelayanan. Baik secara elektronik dan nonelektronik. Apa saja standar pelayanan itu sudah diatur undang-undang pelayanan No 25 tahun 2009 tentang standar pelayanan publik.

Nanti, akan dilihat dari sisi ketersediaan persyaratannya, mekanisme prosedurnya, jangka waktu, biaya tarif, sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik, pengelolaan pengaduan dan ada beberapa komponen yang dilihat dalam hal ini kerucutkan menjadi empat dimensi.

BACA JUGA:Badan Kesbangpol Buka Pendaftaran Seleksi Paskibraka Kabupaten Kaur Tahun 2024

   

Selanjutnya ia katakan, akan dilihat dari kompetensi penyelenggara.  Mulai dari Kepala Dinas sampai dengan petugas yang memberikan layanan, akan dilihat wawancara, dokumennya, baik elektronik dan nonelektronik. Apakah sudah dilakukan sosialisasi melalui website, email. Kemudian secara elektronik sudah disampaikan kepada masyarakat. 

"Bagaimana persepsi pelayanan terhadap masyarakat pelayanan yang diberikan instansi penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya kami lihat dan hasilnya, seperti yang disampaikan tadi, Pemerintah Kabupaten mendapat peringkat satu terbaik se-Provinsi Bengkulu," ujar Jaka Andika. ()

 

Sumber: radarbengkulu