Paripurna Laporan Reses, Keluhan Infrastruktur Masih Dominan

 

 

BENGKULU, RADARBENGKULU.DISWAY.ID - Persoalan infrastruktur rupanya masih mendominasi aspirasi dari masyarakat yang disampaikan dalam reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu. Ini terungkap dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu masa sidang ke-II tahun sidang 2022, Senin (1/8).

BACA JUGA:Dukcapil Kota Bengkulu Sudah Antisipasi Perubahan Adminduk

Ketua DPRD Provinsi Bengkulu, Ihsan Fajri, S.Sos, MM mengatakan, reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD Provinsi Bengkulu yang tujuannya untuk menampung dan menjaring aspirasi masyarakat. "Namun tujuan kita reses bukan hanya sebatas itu, tetapi bagaimana aspirasi-aspirasi tersebut dapat direalisasikan," ungkapnya   kepada RADARBENGKULU.DISWAY.ID usai paripurna.

BACA JUGA:Siap-Siap, 4 Pejabat Mukomuko Bakal Ditunjuk jadi Calon Sekda

Menurutnya, aspirasi masyarakat sejauh ini masih didominasi persoalan infrastruktur. Dan, pihaknya berharap pihak eksekutif dalam hal ini Pemprov Bengkulu dapat memenuhinya sesuai dengan kewenangan. "Begitu juga dalam realisasinya, sebatas kemampuan daerah. Maka dari itu menjadi penting mendahulukan program yang jadi skala prioritas," kata Ihsan Fajri.

BACA JUGA:Ini Dia Data dan Fakta Unik Nama-Nama Kelurahan di Kota Bengkulu (19)

Karena, lanjut Ihsan Fajri, juga harus disadari kemampuan fiskal daerah. Tapi yang jelas pihaknya berharap hasil reses itu dapat menjadi acuan bagi Pemprov dalam menyusun program tahun berikutnya. "Harus kita akui, siapa sih yang tidak mau jalan di daerah kita ini mulus semuanya," tegas Politisi PDI Perjuangan ini.

BACA JUGA:Program Baru Walikota Helmi, Yuk Nikah

Sementara itu, Sekdaprov Bengkulu, Drs. H. Hamka Sabri, M.Si menyampaikan, hasil reses itu nantinya bakal diadopsi pihaknya saat penyusunan program. Namun sebelum disetujui tetap dibahas bersama dengan DPRD Provinsi Bengkulu. Mengingat program yang dicanangkan itu merupakan produk bersama, walaupun ada kewenangan berbeda antara ekesekutif dan legislatif.

 

"Yang jelas nantinya kita bahas terbuka bersama, tapi tetap harus menyesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Kita juga tidak bisa memaksakan realisasi pembangunan, kalau ujung-ujungnya nanti malah tidak mampu dibayar. Terus terang kita juga menginginkan masyarakat itu senang dengan realisasi pembangunan," tuturnya. (idn)