RADAR BENGKULU - Menyoroti monopoli proyek oleh beberapa perusahaan yang memiliki kedekatan dengan pejabat vertikal yang kuat dugaan telah mengancam merugikan kontraktor Bengkulu.
Dari data yang dimiliki Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Provinsi Bengkulu saat ini sudah lebih 50 persen kontraktor di Bengkulu terancam mati alias bangkrut.
Parahnya sistem E-katalog yang ada saat ini terindikasi kuat menjadi tameng dalam memuluskan aksi korupsi dan nepotisme bagi para pejabat di instansi vertikal.
Bagaimana tidak, proses E-katalog yang dilakukan menjadi alasan utama dalam proses lelang untuk memenangkan perusahaan yang terkadang tidak berkompeten.
Tak hanya itu, monopoli dan aksi korupsi serta nepotisme yang berlindung dengan sistem e-katalog itu, bisa mematikan distribusi ekonomi yang merata dan menciptakan ketidakadilan ekonomi bagi kontraktor yang tidak memiliki kedekatan dengan pejabat bersangkutan.
Hal itu ditegaskan Ketua Kadin Provinsi Bengkulu Ahmad Irfansyah kepada Jurnalis RMOL
Bengkulu dalam diskusi peningkatan kualitas ekonomi dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme di bumi Raflesia, pada Sabtu (6/7).
"Saat ini perusahaan di Bengkulu yang bergerak dibidang pengadaan, kontruksi dan lainya sudah banyak mengeluh karena terjadi monopoli yang terindikasi kuat dilakukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di beberapa instansi vertikal, sehingga persaingan yang berkualitas tidak tercipta. Dari hasil pendataan kita banyak pekerjaan khusus infrastruktur tidak dikerjakan dengan baik alias asal jadi, akibatnya negara dirugikan oleh ulah monopoli dan dugaan gratifikasi itu," bebernya.
Irfansyah mengungkapkan, proses e-katalog yang diterapkan menjadi terbuka sehingga bisa melihat perusahaan yang memang berkualitas untuk melakukan pekerjaan yang ditawarkan.
Tetapi pada prakteknya banyak PPK di instansi vertikal tidak melihat itu demi memuluskan niat KKNnya dan terkesan seperti tangan besi di setiap pelelangan proyek tanpa memikirkan hasil yang berkualitas pada infrastruktur yang dibangun di Bengkulu.