SILPA Bengkulu Membengkak Rp 120,29 M, DPRD Kebut Bahas Perubahan APBD

 

“Pendapatan daerah kita kan sedang menurun, ditambah faktor efisiensi serta capaian pajak yang belum maksimal. Jadi semua harus dikalkulasikan ulang,” tegasnya.

 

Meski begitu, Teuku menekankan bahwa apa pun hasil pembahasan, kebutuhan rakyat harus tetap jadi prioritas. “Kalau pun ada SILPA yang bisa diformulasikan, ya pastinya harus diarahkan pada kebutuhan rakyat yang sifatnya mendesak. Itu tidak bisa ditawar,” ujarnya.

 

Menurutnya, momentum pembahasan APBD perubahan ini seharusnya dimanfaatkan untuk menutup celah kebutuhan publik yang selama ini tertunda, misalnya urusan pelayanan dasar, infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan jalan-jalan rusak yang kerap dikeluhkan masyarakat.

 

“Kalau kita bicara prioritas, maka jelas: yang menyentuh langsung kepentingan rakyat harus didahulukan. Jangan sampai uang rakyat hanya mutar-mutarnya di pos-pos birokrasi,” tambahnya.

 

Rapat Banggar dan TAPD masih akan berlanjut dalam beberapa hari ke depan. Agenda utama: menentukan berapa besar SILPA yang benar-benar bisa masuk dalam formulasi APBD perubahan, dan pos mana saja yang akan diprioritaskan.

 

Dari pantauan, suasana pembahasan cukup dinamis. Beberapa anggota dewan terlihat mencecar TAPD dengan pertanyaan detail mengenai hitung-hitungan anggaran, sementara perwakilan eksekutif sibuk menjelaskan pos demi pos.

 

Meski prosesnya alot, publik jelas menanti hasilnya. Dengan kenaikan SILPA yang mencapai puluhan miliar rupiah, harapan masyarakat sederhana: dana itu jangan sampai menguap sia-sia.

 

Sumber: