Informasi Terbaru Kepastian Kuota CPNS Tahun 2024 Provinsi Bengkulu, Usulannya Memang Masih Bersifat Umum

Informasi Terbaru Kepastian Kuota CPNS Tahun 2024 Provinsi Bengkulu, Usulannya Memang Masih Bersifat Umum

Pemprov Bengkulu Tunggu Kepastian Kuota CPNS tahun 2024, Fokus pada Selektivitas dan Kebutuhan Tenaga Kerja-windi-

"Walaupun kita sudah mendorong untuk berwiraswasta dan mengembangkan UMKM, tes PNS tetap menjadi incaran orang tua agar anaknya dapat menjadi pegawai dengan label yang baik," ungkap Dempo.

Pemprov Bengkulu diimbau untuk melakukan pendataan dan mengusulkan sebanyak mungkin formasi CASN, memperhitungkan minat masyarakat yang tinggi untuk mengikuti rekrutmen ini.

"Karena negara kita masih negara label. Orang suka berseragam dan gagal walaupun gajinya kecil. Ini adalah peluang bagi pemerintah membuka lowongan pekerjaan." 

Dempo juga menyoroti pentingnya pemetaan dan pemrosesan kebutuhan tenaga kerja oleh pemerintah daerah. Terutama untuk guru, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. 

Dalam konteks tenaga teknis, Dempo menekankan perlunya selektivitas untuk memastikan bahwa mereka memiliki keahlian yang sesuai.

"Tenaga teknis harus benar-benar ahli di bidangnya. Bukan hanya klaim semata. Kita membutuhkan orang dengan keahlian khusus. Seperti di bidang IT, jaringan, software, dan dunia digital." 

Selain itu, Dempo juga menekankan perlunya keahlian sosial masyarakat pada orang yang bekerja di bidang tertentu. Mereka harus dapat membangun sosial kultur budaya rakyat dan memiliki kemampuan mengendalikan isu-isu sosial.

Terkait usulan pengadaan ASN yang jumlahnya mencapai sekitar 500an, Dempo mendorong gubernur dan bupati/walikota agar mengusulkan sebanyak mungkin formasi.

Hal ini diperlukan terutama mengingat masih ada ribuan Tenaga Harian Lepas (THL) atau honorer yang perlu diakomodir menjadi ASN.

BACA JUGA:HUT KE 21, Jelajahi Alam Kabupaten Mukomuko dan Dapatkan Hadiah Mobil Idaman Keluarga

Disisi lain, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan Suryadi, S.Sos, M.AP, menambahkan masing-masing jabatan akan disesuaikan dengan kebutuhan, hasil dari Analisis Beban Kerja (ABK) dan Analisis Jabatan (Anjab). 

Juga disesuai dengan arahan KemenPAN RB yang didalamnya meminta agar pemerintah daerah mengatur formasi bagi jabatan dengan latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD).

Sejumlah usulan tersebut, jika dibandingkan dengan tahun 2023 lalu memang lebih rendah.Sebelumnya, ditahun 2023, usulan yang diajukan mencapai 748 orang.

Terdiri dari 631 Tenaga Pendidik, 109 Tenaga Kesehatan dan 8 Tenaga Teknis atau Penyuluh Pertanian.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: