Program MBG Ditata Ulang, Ditemukan Potensi Pemborosan Rp 12 Triliun per Tahun

radarbengkuluonline.id, Jakarta - Pemerintah mulai membenahi tata kelola Badan Gizi Nasional (BGN) setelah ditemukan potensi pemborosan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp12 triliun per tahun akibat membengkaknya jumlah titik layanan, Kamis, 11 Juni 2026.

Seperti dikutip dari laman harian disway, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan bahwa pemborosan terjadi karena jumlah titik layanan MBG melampaui perencanaan awal. Dari target 21.000 titik layanan, jumlah yang tercatat saat ini mencapai 27.877 titik atau bertambah 6.877 titik.

BACA JUGA:Bahlil Lahadalia : Pemerintah Bakal Siapkan Insentif Jaga Daya Beli Masyarakat

“Yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya, laporan Ibu Nanik tadi barusan. Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp6.000.000 satu hari, maka satu tahun ada satu bulan ada pengeluaran lebih Rp1 triliun pemborosan. Berarti kalau satu tahun 12 triliun,” ungkap Zulhas di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta.

Lebih lanjut dikatakannya, persoalan pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi pekerjaan rumah utama bagi manajemen baru BGN yang kini dipimpin Nanik Sudaryati Deyang bersama Wakil Kepala Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono. Pemerintah menilai kondisi tersebut harus segera ditata agar program berjalan lebih efektif.                                                                                      

“Nah, ini yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan,” ujarnya.

Selain itu, Zulhas mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan pembenahan tata kelola MBG dalam waktu satu bulan. Pemerintah akan mempertahankan aspek program yang dinilai berjalan baik sekaligus memperbaiki berbagai persoalan yang ditemukan selama pelaksanaan.

“Dan pada suatu titik akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru. Oleh karena itu perlu waktu penataan ya, satu bulan. Satu bulan penataan yang baik tentu diteruskan, yang tidak baik ini. Antara lain temuan-temuan yang Bu Nanik tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali,” katanya.

 W a lau p u n   demikian, pemerintah menegaskan program MBG tetap menjadi salah satu kebijakan prioritas nasional karena memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, terutama kelompok rentan dan anak-anak usia sekolah.

Sementara itu, Kepala BGN Nanik Sudaryati Deyang menyatakan pihaknya mulai menerapkan pendekatan baru yang lebih berorientasi pada efisiensi anggaran. Salah satu langkah yang ditempuh adalah mengurangi ketergantungan pembangunan dapur MBG di wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal (3T) terhadap APBN.


“Kami akan selesaikan bagaimana sebaiknya, tapi untuk wilayah-wilayah yang belum digarap oleh investor, kami akan coba kerja samakan atau kita bisa dibiayai dengan CSR-nya BUMN, atau mungkin ada hibah dari luar negeri,” kata Nanik. 
Menurutnya, BGN saat ini telah memulai komunikasi dengan sejumlah perusahaan dan BUMN untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) guna mendukung pembangunan dapur MBG. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas layanan tanpa membebani anggaran negara secara berlebihan.

Selain mencari sumber pembiayaan alternatif, BGN juga memberlakukan moratorium pembukaan dapur dan titik layanan baru. Kebijakan itu dilakukan untuk memetakan kebutuhan riil di setiap daerah sekaligus mengevaluasi kapasitas layanan yang sudah ada.

“Per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasional berdasarkan virtual account itu 27.877. Nah kita hentikan dulu ke situ, kita tata apakah dapur ini melayani ini, sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerima manfaat yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan,” jelasnya.

BGN juga menghentikan sementara pendaftaran pembangunan SPPG baru hingga proses pemetaan selesai. Menurut Nanik, saat ini distribusi dapur MBG masih terkonsentrasi di Pulau Jawa sehingga perlu dilakukan pemerataan berdasarkan kebutuhan daerah.

Ke depan, BGN akan melakukan refocusing penerima manfaat agar bantuan gizi lebih tepat sasaran. Evaluasi juga akan dilakukan terhadap target 63 juta penerima manfaat yang saat ini tercatat dalam program.

“Jadi kita lebih arahkan nanti benar-benar pada anak-anak, atau penerima manfaat yang benar-benar membutuhkan intervensi gizi. Ini kita akan refocusing sehingga apakah 63 juta yang sekarang ada ini, benar tuh 63 juta ini butuh? Atau sebetulnya bisa dikurangi,” ungkapnya.

BGN menegaskan bahwa fokus berikutnya bukan hanya memperluas cakupan layanan, tetapi juga meningkatkan kualitas pelayanan dan memastikan seluruh SPPG memenuhi standar operasional yang telah ditetapkan pemerintah. 

 

Sumber: