Ini Pesan Hamdani Ma'akir ke Bupati Mukomuko, Penyegelan Ruang Sekwan Itu Tindakan Kurang Elegan

Ini Pesan Hamdani Ma'akir ke Bupati Mukomuko, Penyegelan Ruang Sekwan Itu Tindakan Kurang Elegan

Dosen Fakultas Hukum Unib, Hamdani Ma'akir-SENO-

MUKOMUKO, RADARBENGKULUONLINE.COM  - Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Hamdani Ma'akir menilai tindakan sejumlah anggota DPRD Mukomuko yang melakukan penyegelan ruang kerja Sekwan merupakan tindakan kurang elegan. 

 

 

Dosen kelahiran Mukomuko ini juga berpesan kepada Bupati Sapuan agar jangan membiarkan pristiwa ini.

 

 

Hamdani mengatakan, DPRD Mukomuko adalah lembaga terhormat dan 25 orang anggotanya merupakan orang-orang pilihan yang dipilih langsung oleh rakyat. 

BACA JUGA:Ini Sasaran Ops Keselamatan Nala Polres Seluma

 

 

Sebab itulah, ujarnya, jika ada persoalan, apalagi ini persoalan internal alangkah baiknya diselesaikan secara  elegan, tidak mengundang riuh ke tengah masyarakat. 

 

 

"Ya, mungkin ada persoalan, tapi saya katakan, tindakan itu kurang elegan,'' sebut Hamdani Ma'akir ketika dihubungi RADARBENGKULUONLINE.COM, Selasa malam (7/2/2023).

 

 

 Karena, dilakukan di lembaga terhormat, dan pelakunya orang-orang pilihan -wakil rakyat, seharusnya ini tidak terjadi.

BACA JUGA:Marliadi: Kita Terbuka untuk Semua, Ayo Wujudkan Kemenangan Gerindra

 

 

"Saya sudah membaca berita mengenai penyegelan ruang Sekwan oleh beberapa anggota DPRD, alasannya, karena komunikasi dan pelayanan," imbuhnya. 

 

 

Jika memang benar ada persoalan yang dimaksud, sambung Hamdani, akan jauh lebih terhormat dan lebih elegan kalau unsur pimpinan DPRD menyampaikan langsung ke atasan Sekwan, yakni Sekda dan Bupati. 

 

 

"Sekwan itu kan anak buahnya Bupati yang ditugaskan di Sekretariat DPRD.''

BACA JUGA:Rohidin: One Day Kominfo, Ayo Kompak Memviralkan Sisi Positif Daerah

 

 

 Kalau ada masalah, lanjutnya, sampaikan langsung ke Bupati atau paling tidak Sekda, kalau tidak cocok, minta ganti, sampaikan minta ganti, atau apa permintaan. 

 

 

''Menurut saya, jauh lebih baik seperti itu, ketimbang menyegel ruangan, menimbulkan riak di tengah masyarakat dengan berbagai persepsi."  

 

 

Kepada Bupati Mukomuko, H. Sapuan, SE., MM,  ia berpesan agar menyelesaikan permasalahan Sekwan dengan anggota DPRD ini secepatnya, jangan dibiarkan berlarut dan memunculkan persoalan-persoalan baru. 

BACA JUGA:Yuk.. Kuliah Di Stikes Bhakti Husada, Cepat Lulus & Bisa Langsung Kerja

 

 

"Ibaratnya, kalau sekarang ini baru tegores, kalau tidak diselesaikan, akan terus terjadi gesekan, akibatnya menjadi luka.''

 

 

 ''Jangan tunggu luka ini infeksi, baru diambil tindakan, Bupati atau paling tidak Sekda harus mengambil langkah cepat," sampainya. 

 

 

Ia juga mengingatkan kepada pihak eksekutif agar tidak mengedepankan ego masing-masing, saling koordinasi antara pimpinan eksekutif dan legislatif dengan sifat saling menghargai. 

BACA JUGA:Waduh! Masih ABG Sudah Lihai Bobol Rumah

 

 

"Saya paham, pasti ada ego lembaga, tapi, tolong letakan kepentingan masyarakat, kepentingan rakyat di atas segalanya," pesan sepuh Mukomuko yang tinggal di Kota Bengkulu ini. 

 

 

Menurutnya, tidak menurunkan kerhormatan, kalau Bupati duluan menemui pimpinan DPRD, tanya apa masalahnya, dengan kopi segelas, jodah koran (makan khas Mukomuko) selesai itu masalah. 

 

 

''Saya berharap masalah ini segera selesai, kasian masyarakat kalau sampai menggangu roda pemerintahan," demikian Hamdani Ma'akir. 

BACA JUGA:Polresta Bengkulu Tangkap Belasan Tersangka, Eh Ada yang Masih Dibawah Umur

 

 

Sebelumnya, pada Selasa siang (7/2) sejumlah anggota DPRD Mukomuko menyegel ruang Sekwan yang sekarang dijabat oleh Drs. H. Ruslan, M.Pd. 

 

 

Alasan penyegelan karena Sekwan dianggap kurang komunikatif, sehingga menghambat pelayanan. 

 

 

Ruslan sendiri membatah pelayanan terganggu dan ia pun merasa sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya dan menjaga komunikasi dengan para anggota DPRD Mukomuko. 

BACA JUGA:BPBD Standby, Pemkab Bengkulu Tengah Antisipasi Bencana Alam

 

 

Ada kabar penyegelan juga dilatarbelakangi soal gaji dan hak anggota Dewan yang belum cair dan  hal itu sudah dibantah oleh sejumlah anggota DPRD. 

 

 

Mereka mengatakan, penyegelan murni soal komunikasi dan pelayanan. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: