Aliansi Peduli Bumi Rafflesia Tuntut Pemerintah Provinsi Bengkulu Lebih Pro Lingkungan

 

 

RADAR BENGKULU - Aliansi Peduli Bumi Rafflesia Bengkulu yang berjumlah 13 lembaga, terdiri dari mahasiswa, pelajar, Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Masyarakat Sipil menuntut pemerintah membuat kebijakan pro lingkungan, saat melakukan Aksi Peringatan Hari Bumi di depan Kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin 22 April 2024.

 

Koordinator aksi M.Ghifar Alfarizsy menyampaikan, aksi ini dikemas dalam kegiatan pawai, orasi di Panggung Peduli Bumi dan dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan sikap serta penyerahan pernyataan sikap kepada DPRD Provinsi Bengkulu.

BACA JUGA:WALHI Perihatin Bencana Banjir kerap Melanda Provinsi Bengkulu, Ini Penyebabnya

BACA JUGA:Jika Tak Ingin Bosan dan Kesepian di Hari Tua, Ucapkan Selamat Tinggal Pada 8 Kebiasaan Ini

“Aksi ini dilakukan dengan cara berjalan dari Taman Budaya Bengkulu sampai ke Kantor DPRD Provinsi Bengkulu, dilakukan orasi dan penyerahan pernyataan sikap,” ujar Ghifar.

Perwakilan BEM Universitas Bengkulu, Ridhoan P Hutasuhut, dalam momentum Hari Bumi tahun ini mereka menyampaikan keresahan masyarakat dari sabang sampai marauke bahwa bumi nusantara bumi nenek moyang kita telah digerogoti dan dikeruk habis oleh orang yang tidak bertanggung jawab, perusahaan merajalela, tambang semakin luas. 

“Kami mengutuk anggota DPR RI dalam menyikapi kebijakan yang ada, dengan aksi ini kami menuntut DPRD Provinsi Bengkulu untuk membentuk kebijakan yang adil untuk rakyat dan lingkungan,” kata Ridhoan.

BACA JUGA:Reklamasi Pulau Tikus Bentuk Keberhasilan DKP Provinsi Bengkulu Meyakini Kementerian Kucurkan Dana Rp 280 M

Ridhoan juga menyampaikan, tuntutan yang disampaikan dilatarbelakangi dengan kondisi bumi Bengkulu saat ini yakni:

1. Menumpuknya sampah plastik yang memenuhi pantai dan kawasan lingkungan lainnya yang menyebabkan kerusakan lingkungan, berdampak pada kesehatan serta mengganggu keindahan alam maka pemerintah harus mengambil sikap mengenai pengurangan sampah plastik. Belum ada kebijakan yang konkret dari pemerintah untuk menjawab persoalan sampah Provinsi Bengkulu, serta implementasi atas kebijakan yang ada juga masih sangat minim.

Sumber: