Mengejutkan, DPRD Provinsi Bengkulu Tidak Alokasikan Anggaran untuk Proyek Lanjutan di DDTS

Contohnya adalah penanganan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase yang mengalami kerusakan di berbagai kabupaten/kota di Provinsi Bengkulu.

"Kita tidak bisa menutup mata terhadap kondisi infrastruktur yang memprihatinkan di beberapa wilayah. Misalnya, drainase dan jembatan di wilayah Bukit Konak Kelurahan Pasar Ujung Kabupaten Kepahiang yang harus segera ditangani karena mengakibatkan banjir setiap sore dan mengancam keselamatan masyarakat," jelas Edwar.

BACA JUGA:8 Makanan dan Minuman yang Menaikkan Gula Darah Saat Lebaran. Apa saja?

BACA JUGA:Dibalik Nama Wisata Danau Dendam Tak Sudah Ternyata Ada Kisah Patah Hati Seorang Gadis?

Penanganan infrastruktur seperti drainase dan jembatan merupakan tanggung jawab Pemprov Bengkulu melalui Dinas PUPR.

Oleh karena itu, DPRD Provinsi Bengkulu mendorong Pemprov Bengkulu untuk segera mengalokasikan anggaran dan menangani infrastruktur yang membutuhkan perbaikan mendesak.

Sebelumnya, Kadis PUPR Provinsi Bengkulu, Tejo Suroso, ST, M.Si, menyampaikan bahwa total kebutuhan anggaran untuk penataan DDTS mencapai Rp 75 miliar, sementara yang tersedia hanya Rp 10 miliar.

Terkait hal ini, pihaknya telah mengkomunikasikan kebutuhan tersebut kepada Kementerian PUPR dan tidak menutup kemungkinan penataan akan dilakukan secara bertahap.

"Sehingga kita mengalami kekurangan sekitar Rp 65 miliar. Terkait hal ini sudah kita sampaikan ke Kementerian PUPR, sehingga tidak menutup kemungkinan dalam penataan itu nantinya dilakukan secara bertahap," demikian Tejo. 

Dengan penegasan dari DPRD Provinsi Bengkulu dan komitmen dari Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas PUPR, diharapkan infrastruktur yang vital bagi masyarakat dapat segera dilakukan penataan lanjutan untuk meningkatkan kualitas Provinsi Bengkulu. 

Sumber: